Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Kedeputian Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Direktorat Penanggulangan Kemiskinan,DITPK,Kemiskinan,Miskin,Rakyat Miskin,Masyarakat Miskin,Masyarakat Menengah Ke Bawah,PNPM,APBN,Bappenas,APBD,kemiskinan indonesia,kemiskinan di indonesia,masalah kemiskinan,data kemiskinan,tentang kemiskinan,pengangguran,angka kemiskinan,http://www.google.com/insights/search/#q,makalah kemiskinan,miskin,penanggulangan kemiskinan,BPS,Bank Dunia,World Bank,keuangan,masyarakat,indonesia,kedeputian bidang kemiskinan,ketenagakerjaan,UKM,Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,Kepala Bappenas,bappenas indonesia,pusdatin,menteri PPN,Endah Murniningtyas,Leroy Samy Uguy,Hedi M. Idris,Vivi Yulaswati,Woro S. Sulistyaningrum,Riya Farwati,Karim, S.Ant,Fisca Miswari Aulia,Pengurangan Kemiskinan,program kemiskinan,Pengembangan Program Kemiskinan,Pemetaan Penduduk Miskin,Pemberdayaan Masyarakat Miskin,Pemetaan Penduduk Miskin ,UNDP (United Nations Development Program),Tessar Napitupulu,Direktorat Penanggulangan Kemiskinan,Proverty Reduction,BAPPENAS,
FAQs | Hubungi Kami
  • general_02_MIS PNPM_Page_01_kecil.jpg

    Sistem Pengelolaan Informasi Pedoman MIS PNPM Mandiri ini selanjutnya menjadi pedoman bagi pengembangan MIS dari masing-masing pengelola program sektor. Tidak menutup kemungkinan bagi setiap pengelola program sektor untuk penyesuaikan MIS yang telah berjalan selama ini, agar data dan informasi yang disajikan kepada publik maupun kepada para pengambil kebijakan menjadi lebih  terintegrasi, aktual, dan detail.

     

     

    Click here to download file.
  • general_pedoman-umum-pnpm-mandiri01.gif

    Pedoman Umum PNPM Pendekatan pemberdayaan masyarakat selama ini telah banyak diupayakan melalui berbagai pembangunan sektoral maupun regional. Namun karena secara parsial dan tidak berkelanjutan, efektivitas terutama untuk penanggulangan kemiskinan dipandang masih belum optimal. untuk itu, melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ( PNPM ) Mandiri diharapkan dapat terjadi harmonisasi prinsip-prinsip dasar, pendekatan, strategi, serta berbagai mekanisme dan prosedur pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat sehingga proses peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan lebih efektif ...

    Click here to download file.
  • general_pedoman-umum-pnpm-mandiri01.gif

    Pedoman Pelaksanaan :  Pengelolaan Pengaduan dan Masalah (PPM) Seperti pada pelaksanaan program-program pembangunan lainnya, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri tentunya tidak akan terlepas dari berbagai kritik maupun kendala baik dari disain program maupun pada pelaksanaannya. Untuk menampung dan menyelesaikan pengaduan dan berbagai permasalahan yang ada, diperlukan suatu mekanisme pengaduan dan pengelolaan masalah yang terkoordinasi dan terintegrasi antar berbagai program pemberdayaan PNPM Mandiri..

    Click here to download file.
Jadi Nomor 2 di Dunia, Pemerintah Pamer Ekonomi RI Kalahkan Malaysia
14 Sep 2012 | Read More…
Boediono: Hapus Kemiskinan Amanat Agama, Konstitusi & Ilmu Pengetahuan
23 Dec 2011 | Read More…
Opini: PNPM MP Memberdayakan Masyarakat dan Memperdaya Masyarakat
23 Dec 2011 | Read More…
Anggaran Untuk Orang Miskin Naik Jadi Rp 1,8 Triliun di 2012
23 Dec 2011 | Read More…
Kemiskinan di Indonesia dan Penanggulangannya

Beberapa tahun ke belakang, kemiskinan di Indonesia dan penanggulangannya telah menjadi prioritas pembangunan dan menjadi agenda pokok yang mengerahkan berbagai sumber daya pembangunan. Selama itu pula, dinamika kemiskinan dan penanggulangannya di Indonesia juga turut berkembang. Sampai dengan Maret 2012, tingkat kemiskinan telah turun menjadi 11.96 persen (29.13 juta jiwa). Sebelumnya, sampai dengan Maret 2011, tingkat kemiskinan nasional menurun hingga 12,49 persen, dari 13,33 persen pada tahun 2010. Selanjutnya, pada periode September 2011, tingkat kemiskinan menurun lagi menjadi 12,36 persen. “Diharapkan tingkat kemiskinan nasional akan dapat diturunkan lagi pada kisaran 9,5-10,5 persen pada tahun 2013,” ungkap ibu Armida, dalam Konferensi Pers Kementerian PPN/Bappenas, pada hari Senin, (13/8), bertempat di Ruang Serba Guna, Gedung Bappenas. Hal ini, menurut Menteri PPN/ Kepala Bappenas, mencerminkan bahwa pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan jangka pendek sudah berjalan dengan baik.

07 Sep 2012 | Read More…
RAN PPK 2012-2014

 

Dokumen RAN PPK 2012-2014

 

09 Mar 2012 | Read More…
Lokakarya Evaluasi Pemanfaatan Alat Perencanaan dan Penganggaran yang Berpihak pada Masyarakat Miski

Senin, 19 Desember 2011
Lokakarya Evaluasi Pemanfaatan Alat P3BM ini diadakan oleh Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dalam rangka untuk pembelajaran dan rekomendasi terhadap hasil penilaian penggunaan alat perencanaan dan penganggaran oleh Pemerintah Daerah penerima program P3BM serta keberlanjutannya.

09 Mar 2012 | Read More…
Lokakarya Hasil Akhir Kegiatan Evaluasi Klaster 1 & 2 Program Penanggulangan Kemiskinan

IMG_7847.JPG

Rabu, 21 Desember 2011

Dalam rangka kegiatan evaluasi program-program penanggulangan kemiskinan khususnya pada Klaster 1 & 2, Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Bappenas akan melaksanakan Lokakarya Hasil Akhir dari kegiatan tersebut. Lokakarya tersebut secara umum bertujuan untuk memaparkan hasil dari kegiatan penelitian yang dilakukan oleh pihak ketiga terkait dengan perkembangan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan pada klaster 1 & 2.

 

 

23 Dec 2011 | Read More…
Lokakarya Keuangan Mikro untuk Masyarakat Miskin

IMG_7884.JPGKamis, 22 Desember 2011

Lokakarya Keuangan Mikro untuk Masyarakat Miskin diadakan sebagai tindak lanjut dari konsep keberlanjutan pengelolaan dana bergulir PNPM Mandiri. Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Bappenas telah melakukan kajian keuangan mikro untuk masyarakat miskin (microfinance for the poor), untuk mewujudkan konsep kelembagaan keuangan mikro yang tepat dalam pengelolaan dana bergulir PNPM Mandiri di masa mendatang. Berkaitan dengan hal tersebut, lokakarya ini diadakan untuk membahas hasil kajian tersebut bersama pemangku kepentingan terkait seperti dari pihak perbankan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam Negeri, Team Leader PNPM Perkotaan, Team Leader PNPM Perdesaan, dan lain sebagaianya. Hasil dari lokakarya ini diharapkan terbentuknya konsep LKM untuk Penanggulangan Kemiskinan.

23 Dec 2011 | Read More…
Artikel Tentang Hubungan Masyarakat Desa dan Kota dengan IPTEK dan Kemiskinan di Lingkungan Sekitar
  • Kesimpulan Hubungan Antara Masyarakat dengan IPTEK dan Kemiskinan
Ilmu pengetahuan, teknologi dan kemiskinan memiliki kaitan struktur yang jelas. Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan dua hal yang tak terpisahkan dalam peranannya untuk memenuhi kebutuhan insani. Ilmu pengetahuan digunakan untuk mengetahui “apa” sedangkan teknologi mengetahui “bagaimana”. Ilmu pengetahuan sebagai suatu badan pengetahuan sedangkan teknologi sebagai seni yang berhubungan dengan proses produksi, berkaitan dalam suatu sistem yang saling berinteraksi. Teknologi merupakan penerapan ilmu pengetahuan, sementara teknologi mengandung ilmu pengetahuan di dalamnya.
ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penerapannya, keduanya menghasilkan suatu kehidupan di dunia (satu dunia), ...
24 Feb 2011 | Category : Teknologi | Read More…
Pertanian, Pengangguran dan Kemiskinan

[Kategori: PANGAN DAN PERTANIAN]
Pertanian, Pengangguran dan Kemiskinan
Oleh: Dr. Harry Azhar Azis
--- PENDAHULUAN Pembangunan ekonomi adalah untuk kesejahteraan rakyat. Bagaimana menjelaskan pembangunan ekonomi tetapi pengangguran dan kemiskinan masih berkelana di tengah masyarakat banyak? Bagi Rostow (1960), pembangunan ekonomi akan sustainable bila kemajuan industri dan jasa didukung maju pertanian, sektor penyerap terbesar lapangan kerja. Kemiskinan terkait lapangan kerja. Penduduk miskin perdesaan lebih besar dari perkotaan (Grafik 1 dan 2). Jumlah dan persentase penduduk miskin p ...

24 Feb 2011 | Category : Pangan & Pertanian | Read More…
Peran Zakat : Mengentaskan Kemiskinan dan Kesenjangan

Pertumbuhan zakat, infak dan sedekah (ZIS) di tanah air dalam satu dekade terakhir sangat luar biasa. Pesatnya perkembangan ini tidak bisa dilepaskan dari problem kemiskinan dan kesenjangan pendapatan yang masih menjadi musuh utama negeri ini. Data BPS menunjukkan angka kemiskinan, di perkotaan maupun di pedesaan, berada dilevel yang tinggi, meski trennya menurun. Di perkotaan misalnya, jumlah orang miskin 2009 lalu mencapai angka 11,91 juta jiwa, sementara jumlah orang miskin di pedesaan mencapai angka 20,62 juta jiwa. Secara umum, prosentase penduduk miskin terhadap total populasi mengalami penurunan dari 17,47 persen pada 1996 menjadi 14,15 persen pada 2009.

17 Feb 2011 | Category : Bisnis & Keuangan | Read More…
Malapraktik Kekuasaan

Angka Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2010 tidak berubah dari tahun 2009, yaitu 2,8 (Kompas, 27/10). Hal tersebut menunjukkan bahwa kepentingan sempit masih memengaruhi roda kekuasaan demokrasi negeri ini.

20 Jan 2011 | Category : Politik | Read More…
Pilkada dan Upaya Penanggulangan Kemiskinan

Perhatian publik di masa enam bulan pertama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono  cukup tersedot kedalam isu penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung. Selama tahun 2005 direncanakan akan diselenggarakan Pilkada di sebelas propinsi dan 215 daerah tingkat dua (36 kota dan 179 kabupaten). Menariknya, dari jumlah tersebut ada sekitar 106 daerah tertinggal yang akan menyelenggarakan pilkada. Karena itu, meskipun terus didera oleh polemik seputar aturan perundang-undangan, keterbatasan masa persiapan dan indikasi korupsi KPU, publik tetap berharap bahwa pilkada akan melahirkan para pemimpin lokal yang  mampu memberikan pencerahan dalam upaya mengatasi persoalan kemiskinan di negeri ini.

14 Oct 2010 | Category : Politik | Read More…
Link Internal
Link Eksternal
 Subscribe To RSS
Arsip Berita
Kategori Artikel
Dokumen Terbaru

Designed and Published by Arfadia.com